Kasus Keracunan MBG, DPR Desak Evaluasi Program Bergizi Gratis
Kasus keracunan MBG kembali menjadi sorotan setelah puluhan pelajar mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis. Peristiwa ini langsung menimbulkan pertanyaan publik terkait kualitas dan pengawasan makanan yang disajikan melalui program tersebut.
Sejumlah pihak pun turun tangan, mulai dari DPR, Kapolri, hingga Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan investigasi sekaligus memperkuat pengawasan. Evaluasi menyeluruh diharapkan bisa mencegah kasus serupa terulang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Pengawasan dan Evaluasi Ketat Program Pasca Keracunan MBG
Sebanyak 45 pelajar di Bandung Barat harus menjalani perawatan medis setelah diduga mengalami keracunan MBG. Mereka berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Bandung Barat, Nurul Rasihan, menyebut laporan pertama diterima sekitar pukul 13.00 WIB.
“Kalau yang masih info terakhir ada 40 hingga 45 (siswa) tadi (antara) jam 13.00 hingga pukul 14.00 WIB, soalnya nambah lagi,” ujarnya seperti dikutip melalui ANTARA pada (23/09/2025).
Berdasarkan keterangan sementara, makanan yang dikonsumsi siswa bersumber dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Petugas Dinkes langsung diterjunkan untuk memastikan kondisi siswa serta menelusuri penyebab dugaan keracunan MBG tersebut.
Ketua Yayasan SMK Pembangunan Bandung Barat, Erik Zainudin, menduga menu makanan yang dibagikan sudah tidak layak konsumsi. “Dari keterangan anak-anak, pas dibuka kayanya ayamnya yang basi, asam, warnanya juga agak beda,” katanya.
Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pengawasan lebih ketat terhadap dapur SPPG. “Memastikan bahwa pada saat makanan sampai di sekolah, semua dalam keadaan higienis siap saji karena itu menjadi penekanan kita,” ujarnya.
Kapolri menyebut terdapat 617 dapur SPPG Polri yang sedang dikembangkan di seluruh Indonesia. Jika seluruhnya beroperasi, program ini diperkirakan mampu melayani lebih dari dua juta penerima manfaat.
Baca Juga: DPR Sebut Gangguan BBM di SPBU Swasta, Bukan Karena Kelangkaan?
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh tanpa saling menyalahkan.
“Masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya,” kata Puan.
DPR berencana mengawasi langsung dapur-dapur MBG untuk mengetahui akar masalah. Puan menambahkan, evaluasi total penting agar kasus keracunan MBG tidak terulang kembali.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan kesehatan.
“Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit.” Kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang.
Kasus keracunan MBG ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan. Keamanan pangan dan ketelitian distribusi harus dijaga agar program yang ditujukan meningkatkan gizi anak bangsa tidak berubah menjadi ancaman kesehatan.***
