Sebanyak 17 + 8 tuntutan rakyat diajukan kepada DPR, apa saja isinya
Seruan Tuntutan Rakyat dengan tajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” kini menjadi pusat perhatian publik. Berawal dari unggahan figur publik di media sosial, tuntutan ini berhasil menggalang perhatian luas dan menuntut perubahan konkret dari pemerintah serta lembaga negara.
Mengusung nilai transparansi, reformasi, dan empati, tuntutan tersebut lahir dari kegelisahan masyarakat atas kasus kekerasan, ketidakadilan, hingga lemahnya komitmen wakil rakyat. Publik kini menunggu langkah nyata, apakah suara rakyat benar-benar akan didengar atau kembali diabaikan.
Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat, Desakan Reformasi yang Menggema di Nasional
Seruan Tuntutan Rakyat ini dipublikasikan melalui akun Instagram @jeromepolin dalam bentuk tujuh slide yang menegaskan pesan “Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar.” Tuntutan ini disusun oleh beberapa figur publik seperti Andovi Da Lopez, Jerome Polin, dan Salsa Erwin, yang ingin menyuarakan keresahan masyarakat secara lebih luas.
Baca Juga: Film Animasi Merah Putih Dihujat Netizen, Begini Respons Menbud
Terdapat 17 tuntutan jangka pendek yang ditargetkan selesai paling lambat 5 September 2025, yaitu:
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan seluruh korban pelanggaran HAM saat demonstrasi.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi.
- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif dan berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau beri sanksi kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR wajib hadir di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja (guru, tenaga kesehatan, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Selain itu, terdapat 8 agenda reformasi jangka panjang dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026, antara lain:
- Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran.
- Reformasi partai politik serta perkuat pengawasan eksekutif.
- Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
- Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
- Pastikan TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi serta ketenagakerjaan.
Gerakan ini lahir dari kolaborasi masyarakat sipil, serikat buruh, hingga petisi daring. Kini, publik menunggu apakah 17+8 Tuntutan Rakyat ini hanya akan menjadi seruan kosong atau benar-benar menjadi pijakan perubahan bangsa.***
